SEBI.No. 11/21/DKBU – Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU – Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Mulai Berlaku : 10 Agustus 2009

Ringkasan :

I. UMUM

  1. Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
  2. BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala kepada Bank Indonesia yang disampaikan oleh kantor pusat BPR secara on-line.

II. PERHITUNGAN BMPK

  1. BMPK untuk Kredit, dihitung berdasarkan baki debet seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. BMPK untuk Kredit dalam bentuk rekening koran dihitung berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
  2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dihitung berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
  3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dihitung berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.
  4. BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait, dihitung berdasarkan jumlah seluruh baki debet kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debet penempatan dana (tabungan, deposito, dan kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.
  5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait, dihitung berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan kredit) di masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
  6. BMPK untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

III. PELANGGARAN BMPK

  1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.
  2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.

IV. PELAMPAUAN BMPK

  1. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
  2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), per-ubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

  1. BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara on-line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya dengan batas waktu pelaporan sebagai berikut:
    1. Laporan BMPK disampaikan paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan
    2. Koreksi laporan BMPK disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan
  2. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK apabila penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  3. BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK apabila BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan.
  4. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara on-line hanya dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan secara on-line tersebut dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur.
  5. Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan maka laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara off-line dalam bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR.
  6. Dalam hal terjadi kerusakan disket atau media perekam data elektronik lainnya yang diterima Bank Indonesia secara off-line, BPR pelapor menyampaikan ulang disket atau media perekam data elektronik lainnya setelah diminta oleh Bank Indonesia.
  7. Dalam hal tanggal 14 (empat belas) atau tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR yang menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara off-line wajib menyampaikan laporan tersebut pada hari kerja sebelumnya.
  8. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara off-line adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

  1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK dan/atau Koreksi Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE No.11/21/DKBU tanggal 10 Agustus 2009 tentang BMPK BPR.
  2. Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE No.11/21/DKBU tanggal 10 Agustus 2009 tentang BMPK BPR.

VII. SARANA DAN PERSIAPAN PELAPORAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK, BPR perlu melakukan persiapan sebagai berikut:

  1. Menyediakan sarana komputer yang memenuhi konfigurasi minimal hardware dan software sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR.
  2. Menunjuk :
    1. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
    2. Pejabat atau Pegawai BPR yang bertanggungjawab (Penanggungjawab) untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Bank Indonesia.
  3. Menyampaikan nama Petugas dan Penanggungjawab yang ditunjuk kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR.
  4. Menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR.
  5. Menyiapkan:
    1. sistem pengamanan yang memadai terhadap: sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
    2. back up data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. TATA CARA PENYELESAIAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

  1. Pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR dilakukan oleh kantor pusat BPR pelapor kepada Bank Indonesia secara tunai atau non tunai (kliring atau BI-RTGS) untuk untung rekening nomor 566.000447 – ”Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR”.
  2. BPR pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia.

IX. ALAMAT

  1. Laporan BMPK dan/atau laporan koreksi BMPK disampaikan kepada Bank Indonesia secara on-line melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia.
  2. BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), laporan disampaikan secara off-line kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi BPR pelapor.
  3. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada ekstranet, BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara off-line kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi BPR pelapor.
  4. Nama Petugas, Penanggungjawab dan nomor telepon yang digunakan untuk menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta perubahan nama dan nomor telepon tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia.
  5. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi laporan BMPK disampaikan kepada help desk Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, telp. (021) 3818000 (hunting), faksimili (021) 3866071 atau email address: helpdesk@bi.go.id.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s